Jakarta - DPR sebagai lembaga legislatif mempunyai cakupan tugas yang cukup luas. Bahkan, sampai pembahasan anggaran pun dipegang para anggota DPR.
Karena wewenangnya yang banyak, potensi penyelewengan pun sangat tinggi. Oleh karena itu, harus ada yang mengawasi DPR.
"Di DPR ada masalah kebijakan dan anggaran, dua itu besar. Padahal setiap kekuasaan cenderung menyeleweng. Lalu siapa yang mengawasi DPR?" kata mantan Ketum PBNU Hasyim Muzadi dalam diskusi 'Mengawal Anti Korupsi Pemerintahan Jokowi-Jk' di rumah makan Bumbu Desa, Cikini, Jakpus, Minggu (12/10/2014).
Menurut Hasyim, setingkat hakim agung saja sudah ada lembaga yang mengawasi, yakni Komisi Yudisial (KY). Sehingga, pengawas DPR sangat diperlukan.
"Legislatif menguasai trias politica, nggak ada yang kontrol. Harus dikawal rakyat. Kelembagaan dan mekanisme harus dikontrol," tegas Hasyim.
Sementara itu, menurut pengamat politik Hamdi Muluk, jika negara belum bisa menyediakan lembaga pengawas DPR, maka rakyat harus turun tangan. Rakyat harus mau mengawasi para wakil yang telah dipilihnya.
"Urusan kawal mengawal ini sebuah keharusan. Civil society nggak bisa tidur. Demokrasi meminta keterlibatan aktif oleh warga," tegas Hamdi Muluk.
Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di "Reportase Malam" pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV(kha/vid)
