Jakarta - Proses seleksi menteri kabinet Jokowi-JK diharapkan dapat berjalan dengan transparan dan melibatkan publik. Dengan begitu Indonesia Corruption Watch (ICW) menilai Jokowi tidak akan tersandera oleh kepentingan partai koalisi.
"Seharusnya Jokowi segera mungkin mempublikasikan nama-nama calon menterinya. Sehingga energi publik tidak habis hanya untuk menebak-nebak," ujar salah seorang peneliti ICW divisi Korupsi dan Politik Donald Faridz.
Hal ini disampaikan Donal dalam konferensi pers yang diberi tajuk 'Jangan Pilih Anggota Kabinet Bermasalah' yang digelar di kantor ICW, Jalan Kalibata Timur No 6, Kalibata, Jakarta Selatan, Jumat (17/10/2014).
"Dengan seleksi terbuka dan partisipatif Jokowi dapat terbebas dari tekanan politik kebijakan partai dari koalisinya," imbuhnya.
Donal menekankan dengan melibatkan publik dalam menentukan kabinet diperlukan meski kabinet menjadi hak prerogatif presiden. Menurutnya, Jokowi masih memiliki waktu yang panjang untuk benar-benar menyelesaikan susunan kabinetnya.
"Semua ini belum terlambat. Jokowi harus memulai dengan langkah pelibatan publik dan penegak hukum untuk mencapai proses penyusunan kabinet yang transparan dan partisipatif," tutur Donal.
Sikap ini, kata Donal bukan menjadi bentuk alergi terhadap tokoh politik. Namun dia berharap agar benar-benar tak ada calon menteri yang tersangkut kasus korupsi.
Sebab, menteri adalah posisi yang strategis dalam upaya pemberantasan dan pencegahan tindak pidana korupsi.
"Misalnya Menkum HAM (jika) diduduki orang parpol yang bermasalah, ketika hendak menangkap koruptor maka surat cegah tangkap akan rawan bocor terlebih dahulu," ujarnya.
Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di "Reportase Malam" pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV(edo/sip)
