Jakarta - Wakil Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menganggap wajar bila menteri di kabinet Joko Widodo-Jusuf Kalla tetap memegang jabatan di parpol. Jabatan parpol dianggap penting terkait komunikasi politik di parlemen.
"Tentu harus memperhatikan kondisi saat ini, memperhatikan dinamika nasional. Ketika ada kekhawatiran upaya penjegalan di parlemen, maka bukan jadi persoalan ketika menteri di luar profesional murni tetap menjabat di parpolnya," kata Hasto saat dihubungi Sabtu (11/10/2014) malam.
Keberadaan menteri dari parpol dianggap jadi representasi mengawal Jokowi-JK khususnya untuk melakukan komunikasi dengan DPR yang bertugas mengawasi dan memberi persetujuan terhadap program/kebijakan pemerintah.
"Yang terpenting Pak Jokowi berulang kali menegaskan menteri harus mengabdi kepada kepentingan negara, kepentingan masyarakat. Itu kewajiban utama," tegasnya.
Sebelumnya Partai NasDem menegaskan kadernya siap melepas jabatan di parpol jika nanti ditunjuk Jokowi-JK menjadi menteri di kabinet. Tapi PKB yang juga parpol Koalisi Indonesia Hebat menyebut rangkap jabatan menteri dan parpol merupakan urusan Jokowi.
(fdn/sip) 
